SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK PENGADAAN LAPTOP PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG

Abstract

Pengadilan Negeri Pangkalpinang adalah sebuah instansi pemerintah yang bertujuan untuk memberikan jasa berupa pelayanan terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Pengadilan pada masa sebelum dan awal kemerdekaan mengalami beberapa kali perubahan nama. Hal ini disebabkan adanya perpindahan kekuasaan dari negara penjajah dalam hal ini Belanda dan Jepang yang menggunakan istilahnya masing-masing untuk lembaga pengadilan di Indonesia. Belanda menggunakan istilah “LANDRAAD” dan sesaat setelah kemerdekaan dimana mereka sempat menduduki kembali wilayah Indonesia, mereka menggunakan istilah “LANDGERECHT”. Dalam kurun waktu tiga tahun Jepang menjajah Indonesia, untuk lembaga pengadilan dipakai istilah “TIHOOHOON”. Kemudian setelah Indonesia melepaskan dari negara penjajah, digunakan istilah “PENGADILAN NEGERI”. Nama Pengadilan Negeri Pangkalpinang sendiri resmi digunakan pada tahun 1965. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang meliputi seluruh wilayah di Kota Pangkalpinang. Di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, terdapat 6 bagian, dan masing – masing bagian telah memiliki sistem tersendiri yang berbasis teknologi informasi. Karena itu pemilihan produk laptop yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan sangat diperlukan. Untuk mendukung pemilihan produk laptop yang sesuai dalam pengadaan laptop di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, terdapat 4 kriteria dengan masing- masing subkriteria dalam produk laptop yang dapat memenuhi kebutuhan yang ada dengan menggunakan AHP sebagai model pengambilan keputusan.