SISTEM INFORMASI PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA STUDI KASUS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) BANGKA TENGAH DENGAN MODEL WATERFALL

Abstract

Bidang Perbendaharaan adalah salah satu bidang yang ada dalam BPKAD. Pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah salah satu bidang kerja yang dilakukan oleh Bidang Perbendaharaan. SP2D atau surat perintah pencairan dana adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa BUD. SP2D dapat diterbitkan jika pengeluaran yang tidak melebihi pagu anggaran DPA-SKPD dan SPD yang tersedia mencuki dan SP2D dapat diterbitkan dengan didukung kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan. Kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh SKPD dan pihak swasta lainnya harus dilakukan penelitian kelengkapan dokumen oleh petugas yang ditunjuk. Penelitian kelengkapan dokumen masih dilakukan pada lembaran kertas belum terkomputeriasi. Dokumen yang telah lengkap hanya terarsip dalam lembaran kertas belum tersimpan ke dalam database. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya kehilangan atau rusaknya arsip dokumen yang sudah ada sehingga dapat menghambat dalam penerbitan SP2D. Oleh karena itu Bidang Perbendaharaan harus dapat memberikan pelayanan yang prima dan mampu dalam pengelolaan penerbitan SP2D kepada SKPD dengan tepat guna dan tepat sasaran.Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan dan melakukan perbaikan sistem informasi Penerbitan SP2D dengan sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi agar dapat memberi informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan selanjutnya.